Capaian Positif Produksi Minyak Nasional: Tembus 606 Ribu BPH, Pemerintah Bidik Target Lebih Tinggi Tahun Depan
Intisari Berita (The Key Insight)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan kinerja positif produksi minyak nasional. Hingga November 2025, produksi telah mencapai 606 ribu barel per hari (bph), melampaui capaian tahun sebelumnya. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyebut ini sebagai hasil signifikan dari konsolidasi 2024. Pemerintah kini optimistis menaikkan target produksi minyak dalam APBN 2026 menjadi 610 ribu bph, sambil fokus mengatasi berbagai kendala yang dihadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), mulai dari perizinan hingga kesiapan infrastruktur.
Konsolidasi 2024 Membuahkan Hasil Signifikan di 2025
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengumumkan bahwa upaya perbaikan dan konsolidasi yang dilakukan sepanjang tahun 2024 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja sektor hulu migas.
Capaian Produksi Minyak Nasional:
-
Hingga November 2025: Sekitar 606 ribu bph
-
Target APBN 2025: 605 ribu bph
-
Realisasi 2024: Sekitar 580 ribu bph
Peningkatan produksi sebesar 26 ribu bph dari tahun 2024 ke 2025 ini dianggap sebagai bagian penting dalam upaya penguatan ketahanan energi nasional.
“Jadi kami melihat apa yang diupayakan, konsolidasi yang dilakukan pada tahun 2024 yang lalu ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan,” kata Yuliot di sela acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis SKK Migas.
Target APBN 2026 Ditetapkan Lebih Tinggi
Melihat capaian positif ini, Pemerintah menetapkan target yang lebih ambisius untuk tahun anggaran berikutnya.
Target Produksi Minyak (BPH):
-
Target APBN 2026: 610 ribu bph
-
Target APBN 2025: 605 ribu bph
Kenaikan target sebesar 5 ribu bph ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap peningkatan investasi dan efisiensi di sektor hulu migas.
Identifikasi Kendala KKKS: Infrastruktur dan Regulasi
Meskipun capaian produksi positif, Yuliot Tanjung menegaskan bahwa pemerintah juga fokus mengidentifikasi dan merumuskan solusi atas berbagai hambatan yang dihadapi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di lapangan. Seluruh permasalahan yang ditemukan akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi untuk perbaikan kebijakan.
Kendala Utama yang Diidentifikasi:
-
Aspek Regulasi dan Birokrasi: Mencakup proses perizinan yang seringkali memakan waktu.
-
Pengadaan Lahan: Masalah yang kerap menghambat proyek pengembangan di tahap awal.
-
Kewajiban TKDN: Tantangan dalam pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
-
Kesiapan Ekosistem Industri: Ketersediaan dan kapabilitas industri pendukung di dalam negeri.
-
Penyediaan Infrastruktur Dasar: Memastikan percepatan penyediaan infrastruktur dasar yang diperlukan, baik oleh KKKS maupun pemerintah.
“Jadi percepatan baik oleh perusahaan KKKS sendiri maupun oleh pemerintah,” tegasnya, menyoroti pentingnya kolaborasi dalam penyediaan infrastruktur.
Kesimpulan
Kinerja sektor hulu migas Indonesia menunjukkan tren pemulihan yang signifikan, ditandai dengan tercapainya target produksi 2025 lebih awal. Fokus pemerintah ke depan adalah menjaga momentum peningkatan produksi ini melalui penetapan target 2026 yang lebih tinggi dan, yang paling krusial, menghilangkan hambatan struktural seperti birokrasi perizinan dan kurangnya infrastruktur dasar, demi menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi KKKS.